SAYA BUKAN ORANG INDONESIA DAN JUGA SAYA BUKAN BANGSA INDONESIA Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

WEST PAPUA:

SAYA BUKAN ORANG INDONESIA DAN JUGA SAYA BUKAN BANGSA INDONESIA

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Penulis menyadari bahwa tulisan dengan topik ini jelas akan muncul berbagai tanggapan dari para pembaca setia setiap tulisan saya. Berbeda respons itu pasti dan itu yang disebut dengan seni dalam dinamika hidup. Perbedaan itu merupakan kekakayaan dan kekuatan kita dalam hidup saling melengkapi, menguatkan, meneguhkan dan saling menginspirasi satu sama yang lain. Karena kita masing-masing unik dengan telenta dan potensi dan juga latar  belakang keyakinan iman, tingkat pendidikan,  bidang profesi, visi politik, cita-cita dan harapan masa depan.

Topik ini penulis angkat dan tulis bukan untuk mempengaruhi orang lain, teristimewa rakyat dan bangsa West Papua. Karena saya menyadari bahwa tulisan ini hanya merupakan perenungan dan refleksi personal sebagai orang Melanesia yang dilahirkan dan dibesarkan di West Papua di tengah-tengah orang Lani yang berdaulat. Jadi, saya mau menulis dalam konteks dan kapasitas sebagai orang Lani.

Sebelumnya penulis menegaskan bahwa saya orang Melanesia tulen dan bangsa West Papua asli. Martabat saya sebagai anak Melanesia tulen dan putra  bangsa West Papua asli tidak perlu dipertanyakan. Itu harganya/nilainya tidak diubah dan hidup yang dinamis dalam spirit ke-Melanesia-an dan ke-Papua-an dan juga ke-Lani-an.

Saya sadar dan tahu identitas saya dan jatidiriku. Saya dilahirkan dan dibesarkan diantara bangsaku Melanesia di West Papua yang tertindas. Saya lihat, saya dengar, saya tahu,  bangsaku sedang menangis dan menderita di atas tanah leluhur mereka karena tirani kolonial penguasa Indonesia.  Saya berjuang untuk bangsaku yang teraniaya dan terabaikan dengan cara dan gaya saya. Saya berdiri dengan jalan ini  sebagai wujud dan bukti pertanggungjawaban iman dan ilmu pengetahuan saya untuk bangsaku.  Saya tidak punya uang untuk buat mereka gembira dan senyum indah di wajah mereka. Hemat saya,  itu bukan caranya. Saya rindu bangsaku sedikit senyum waktu membaca tulisan. Itu cukup bagi saya. Sedikit senyuman bangsaku adalah kegembiraanku. Saya tidak peduli apa kata orang tentang cara saya.  Tapi saya respek mereka yang tidak setuju dengan saya. Saya menghormati semua orang. Saya mengasihi orang-orang yang bersuara dan berjuang untuk keadilan, perdamaian, harmoni, kebebasan dan martabat manusia.

2. Apa dasarnya saya bukan orang Indonesia dan saya bukan bangsa Indonesia?

Ada beberapa fakta yang tidak dapat dibantah.  Dan fakta-fakta itu sering dikaburkan, bahkan dihancurkan oleh penguasa kolonial Indonesia.

2.1. Saya orang Lani.

Kata "Lani"  memiliki  arti yang lebih dalam dan kuat.  Jika ditambah dengan kata  "Ap"  maka menjadi "Ap Lani" dan ia memiliki arti dan makna yang sempurna,  yaitu  Orang-orang Otonom, orang-orang mandiri, orang-orang independen dan orang-orang berdaulat penuh.

Ap Lani itu bisa dalam bentuk tunggal dan juga dalam bentuk jamak. Tergantung konteks kita bicara. Pembahasan ini lebih luas, maka saya fokuskan diri pada apa yang saya rindu sampaikan yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

Dalam buku: Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri" (Yoman, 2010, hal. 92) penulis menjelaskan sebagai berikut: 

Kata Lani itu artinya: " orang-orang independen, orang-orang yang memiliki otonomi luas, orang-orang yang merdeka, yang tidak diatur oleh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang selalu hidup dalam kesadaran tinggi bahwa mereka memiliki kehidupan, mereka mempunyai bahasa, mereka mempunyai sejarah, mereka mempunyai tanah, mereka mempunyai gunung, mereka mempunyai hutan, mereka mempunyai sungai, mereka mempunyai dusun yang jelas, mereka mempunyai garis keturunan yang jelas, mereka mempunyai kepercayaan yang jelas, mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur, dan mengurus apa saja, mereka tidak pernah pindah-pindah tempat, mereka hidup tertib dan teratur, mereka mempunyai segala-galanya."

Contoh:  Orang Lani mampu dan sanggup membangun rumah (honai) dengan kualitas bahan bangunan yang baik dan bertahan lama untuk jangka waktu bertahun-tahun. Rumah/honai itu dibangun di tempat yang aman dan di atas tanah yang kuat. Sebelum membangun honai, lebih dulu dicermati dan diteliti oleh orang Lani ialah mereka melakukan studi dampak lingkungan. Itu sudah terbukti bahwa rumah-rumah orang-orang Lani di pegunungan jarang bahkan tidak pernah longsor dan tertimbun tanah.

Contoh lain ialah orang Lani membangun dan membuat pagar kebun dan  honai/rumah dengan bahan-bahan bangunan yang berkualitas baik.  Kayu dan tali biasanya bahan-bahan khusus yang kuat supaya pagar itu berdiri kokoh  untuk melindungi rumah dan juga kebun.

Orang Lani juga berkebun secara teratur di tanah yang baik dan subur untuk menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran.

Suku Lani juga dengan kreatif menciptakan api. Suku Lani dengan cerdas dan inovatif membuat jembatan gantung permanen. Para wanita Lani juga dengan keahlian dan kepandaian membuat noken untuk membesarkan anak-anak dan juga mengisi bahan makanan dan kebutuhan lain. 

Yang jelas dan pasti, suku Lani ialah bangsa yang bedaulat penuh dari turun-temurun dan tidak pernah diduduki dan diatur oleh suku lain. Tidak ada orang asing yang mengajarkan untuk melakukan dan mengerjakan yang sudah disebutkan tadi. Suku Lani adalah bangsa mempunyai kehidupan dan mempunyai segala-galanya.

Dari uraian singkat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pada prinsipnya orang Lani itu memiliki identitas yang jelas dan memelihara warisan leluhur dengan  berkuasa dan berdaulat penuh sejak turun-temurun.

Dalam suka Lani ada tingkatan  dalam penggunaan dan pemanggilan nama orang.   Contoh:   Panggilan terhormat bagi orang berbadan tinggi ialah Owakelu. Owakelu ada dua kata: Owak dan Elu. Owak artinya tulang dan Elu artinya tinggi. Jadi tidak bisa disebut orang tulang tinggi.

Panggilan terhormat bagi orang badan besar ialah anugun nggok. Anugun artinya perut. Nggok artinya besar. Jadi bukan orang perut besar.
Dalam sukua Lani juga ada panggilan orang-orang terpandang dan pemimpin yang dihormati dan didengarkan. Misalnya:  Ndumma artinya pemimpin pembawa damai, pembawa kesejukan dan ketenangan, pelindung dan penjaga rakyat. Ndumma itu gelar tertinggi dan terhormat dalam suku Lani. Suara Ndumma tidak biasa dilawan oleh rakyat karena ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, kedamaian dan pengharapan.

Ap Nagawan, Ap Wakangger, Ap Nggok, Ap Nggain, Ap Akumi Inogoba. Ini semua pangkat dan sebutan orang-orang besar dan pemimpin yang digunakan dalam bahasa Lani. Semua pemimpin ini suara dan perintahnya selalu dipatuhi dan dilaksanakan karena ada wibawa dalam kata-kata. Mereka semua pelindung dan penjaga rakyat.

Pastor Frans Lieshout, OFM melegitasi,  mendukung dan memperkuat apa yang saya sampaikan dalam hal Kemandirian, Otonomi,  Kedaulatan dan Martabat  orang Lani.

"Saya masih  mengingat masyarakat Balim (Suku Hubla) seperti kami alami waktu pertama kali datang di daerah ini. Kami diterima dengan baik dan ramah, tetapi mereka tidak memerlukan sesuatu dari kami, karena sudah memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan itu. Mereka nampaknya sehat dan bahagia, bangga dan puas dengan keberadaan mereka. Mereka hidup mandiri dalam segala hal. Kami menjadi kagum waktu melihat bagaimana masyarakat Balim hidup dalam harmoni dengan alam sekitarnya dan bagaimana semangat kebersamaan dan persatuan mereka dalam marga, silimo, honai, konfederasi dan seterusnya mewarnai seluruh kehidupan mereka. Nilai kebersamaan itu nampak dalam artisektur rumah-rumah dan kampung, dan caranya saling bersalaman dalam acara-acara suku dan duka dengan makan bersama secara unik, dalam mengerjakan kebun, dalam melakukan perang dan menari bersama... Menyadari bahwa segala kebutuhan mereka dapat diperoleh dari tanah, maka orang Balim rajin bekerja. ...Para pemimpin tradisional mengatur dengan penuh wibawa kepentingan masyarakat mereka dan tidak ada orang yang menentang atau mendemo mereka. Maka profil asli orang Balim adalah kurang lebih sebagai berikut:
Orang Balim biasanya tampil dengan gagah, ia suka mandiri dan hidup dalam harmoni dengan alam sekitarnya, ia menjunjung tinggi kehidupan bersama dan bersatu dengan orang lain, ia mempunyai rasa harga diri tinggi, ia trampil sebagai petani dan rajin bekerja. Ia bangga dan puas dengan keberadaannya dan tidak mudah megemis. Ia mempertahankan nilai-nilai hidup baik dengan kontrol sosial yang kuat. Para pemimpin berpihak pada kepentingan masyarakat. Semuanya ini kedengarannya sangat ideal dan orang-orang yang datang dari luar, yang berusaha untuk mengenal orang Balim dengan kebudayaannya itu, menjadi kagum karenanya." "Sumber: Kebudayaan Suku Hubula Lembah Balim-Papua: Sebuah Refleksi Pribadi: 2019, hal.85-86).

Pastor Frans menulis dalam konteks kebudayaan Suku Hubula, tetapi apa yang ditulis Frans,  semuanya, hampir 100%,  sama dan ada dalam suku Ap Lani. Hanya bedanya saudara-saudara di Lembah Balim dipanggil Suku Hubula dan suku yang hidup diarah Barat dari Lembah Balim disebut Ap Lani. Ini

2.2. Proses pemaksaan untuk menerima  ideologi orang lain.

Saya diajarkan dan dipaksa mengfalal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda,  dipaksa hafal tanggal 17 Agustus 1945, dipaksa menghafal lagu Indonesia raya, dipaksa hormat bendera merah putih. Saya juga dipaksa belajar nama pahlawan orang lain, contoh: Diponegoro, Hassanuddin. Saya dipaksa belajar Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan lain-lain.  Ini semua kejahatan yang merusak dan menghancurkan apa yang orang Lani, bangsa West Papua dan orang Melanesia miliki.

Ini semua seperti tanaman dan rumput liar yang dipaksa tanam dalam pikiran saya. Ini semua tidak memajukan masa depan rakyat dan bangsa West Papua. Ini semua tidak berguna dan bermanfaat dalam kelangsungan hidup bangsa West Papua karena bibit liar yang dipaksa tanam di semak-semak dan di atas batu-batu. Artinya diajarkan paksa pada bangsa yang terus menolak ideologi asing.

2.3. Proses pemaksaan dalam bidang sejarah politik yang salah

Bagian ini misi saya dengan konsisten dan terus menerus menulis dalam setiap tulisan saya. Alasan saya, bahwa benang merah sebagai akar pokok persoalan ini jangan terputus,  apalagi digelapkan dan dihilangkan. Karena,  seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tidak tahu tentang kejahatan,  kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969.

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah,  militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"
(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..."  (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi  bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.  Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka.

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka."  (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Pada 2 Agustus 1969 merupakan hari terakhir pelaksanaan Pepera 1969  di Jayapura. Pada saat ini siangkuh dan sombong Brigjen Ali Murtopo dari mimbar menghina dan mencemooh rakyat dan bangsa West Papua dari mimbar kepada anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP).

"Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua, melainkan wilayahnya. Jika orang Papua ingin mandiri, lebih baik beranya kepada Tuhan, apakah Dia bisa memberikan orang Papua sebuah pulau di Pasifik tempat untuk berimigrasi." (Sumber: Kesaksian Pdt. Hokujoku anggota DMP).

Prof. P.J. Drooglever sejarawan Belanda mengatakan:

"Pada 22 Agustus 1968, Dr. Ferdinant Ortiz Sanz melakukan kunjungan pertama ke Irian Jaya Barat. Ketika ia tiba, tugas-tugas kepolisian sebagian besar sudah diambil alih oleh tentara, dan selama seluruh kediamannya lebih lanjut kerja misi kami dengan penduduk Papua diawasi dengan ketat." (Sumber: Drooglever: Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib, 2010, hal. 693).

TNI dan Polri benar-benar berperak aktif merampok hak hidup rakyat dan bangsa West Papua. TNI dan Polri dengan secara brutal membantai rakyat Papua atas nama keamanan Nasional dan kepentingan kedaulatan NKRI. TNI  memberikan stigma rakyat Papua OPM, Separatis, Makar dan mitos-mitos lainnya sesuai selera penguasa dan penindas.

Rakyat yang memperjuangkan hak hidup, keadilan, perdamaian, hak atas tanah dan hak masa depan yang lebih baik di atas tanah leluhur selalu dianggap musuh negara dan harus ditembak maka dengan mudah dihilangkan nyawanya.

Salah satu contoh penembakan 4 siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai yang jelas  pelakunya TNI tapi dianggap biasa, bahkan Presiden RI  Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kasus ini tapi sampai akhir jabatan periode pertama tidak dipenuhi janji itu.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno mengakui kekejian TNI dalam bukunya: "Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme" (2015). 

"...Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia" (hal. 255).

Magnis menambahkan: "...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski kita dipakai senjata tajam" (hal. 257).

Aristoteles Masoka, sopir Theys Eluay yang ikut diculik belum pernah ditemukan. Pembunuh Theys dan sopirnya,  Letkol Hartomo Komandan Satgas Kopassus Tribuana, Hamadi-Jayapura pada 2001 (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kepala BAIS.

Pendeta Elisa Tabuni ditembak mati pada 16 Agustus 2004 di Tingginambut, Puncak Jaya oleh Kopassus dibawah pimpinan Dansatgas BAN-II/Kopassus, Letkol Inf. Yogi Gunawan. Para pembunuh pendeta ini juga tidak pernah ditangkap dan diproses  dihukum. Para pembunuh rakyat Papua selalu dihormati karena dianggap pahlawan nasional.

TNI menembak mati Tokoh Gereja Kemah Injil di  Nduga,  Pendeta Geyimin Nigiri pada 19 Desember 2019 di rumahnya di Nduga.  Penembakan seorang pendeta ini masih dibantah bahkan disebarkan berita bohong kepada publik oleh Kapendam Mayor Muhammad Aidi. Sampai saat ini TNI dan Polri belum mengungkap pelakunya.

3. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini penulis menyampaikan beberapa pokok yang selalu menjadi pijakan, pedoman, pegangan, kekuatan, komitmen, cahaya hati dan spirit saya untuk membela bangsaku Melanesia di West Papua. 

Karena itu, dalam tulisan ini mengapa saya membagikan kepada para pembaca dengan judul: "SAYA BUKAN INDONESIA DAN SAYA BUKAN BANGSA INDONESIA." Dasar keberanian iman dan ilmu pengetauan saya untuk membela martabat dan kehormatan bangsa saya sebagai berikut:

3.1. Selama 57 tahun, saya melihat  dan menyaksikan dan  mengalami bangsa saya dibantai oleh penguasa kolonial pemerintah Indonesia, TNI-Polri seperti hewan dan binatang atas nama dan kepentingan keamanan nasional dan slogan NKRI harga mati. Para pelaku kejahatan kemanusiaan ini diberikan pangkat pahlawan, dilindungi dan dipromosikan jabatan. Ada terjadi proses pemusnahan etnis Melanesia di West Papua secara sistematis, terprogram dan terstruktur.

3.2. Saya sudah belajar dokumen Sejarah  Pepera 1969. Hasil Pepera 1969 ada dua versi, versi Indonesia, Annex II,  100% laporan yang berisi kebohongan Indonesoa; dan versi perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, Annex I, 100% laporan kejahatan ABRI dan juga perlawanan dan perjuangan rakyat dan bangsa West Papua pro-Merdeka.

3.3. Saya sudah SEKOLAH dalam sistem Pendidikan yang diselenggarakan Indonesia dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.  Tetapi saya belum dijadikan orang Indonesia dan Bangsa Indonesia. Saya tetap orang Melanesia, bangsa West Papua dan Ap Lani.

3.4. Kami sudah TAHU semua. Jangan pikir kami belum TAHU. Jadi, hargai kami. Karena kami juga manusia bukan hewan. Kami juga mau hidup secara bermartabat dengan alam kami, tanah kami, roh-roh leluhur kami secara damai dan harmoni.

Doa dan harapan saya, tulis kecil ini menjadi berkat.

Ita Wakhu Purom, 21 Juli 2019.

KAMI TETAP DAN TERUS BERJUANG MELAWAN KOLONIAL FIRAUN MODEREN INDONESIA DENGAN JALAN DAMAI, BERMARTABAT, MANUSIAWI & SIMPATIK SERTA TERHORMAT SAMPAI ADA KEADILAN DAN KEDAMAIAN PERMANEN DI TANAH MELANESIA Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

WEST PAPUA:

KAMI TETAP DAN TERUS BERJUANG MELAWAN  KOLONIAL FIRAUN MODEREN INDONESIA DENGAN JALAN DAMAI,  BERMARTABAT, MANUSIAWI & SIMPATIK  SERTA  TERHORMAT SAMPAI ADA KEADILAN DAN KEDAMAIAN PERMANEN DI TANAH MELANESIA

Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Kami sudah sekolah.  Kami sudah belajar. Kami sudah tahu. Kami sudah mengerti.  Kami sudah lihat dan sedang lihat. Kami sudah dengar dan sedang dengar. Kami sudah berpikir dan sedang dan terus berpikir.  Kami sudah alami dan sedang alami kekejaman dan brutalnya penguasa kolonial  Indonesia dengan kekuatan TNI-Polri dan seluruh perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang  diskriminatif.

Dalam refleksi dan perenungan seperti ini, kami menyadari dan kami mengerti  bahwa kami bukan bagian dari Indonesia yang berumpun Melayu. Kami bangsa West Papua  berumpun Melanesia.

Dalam spirit ini, kami menggunakan konstitusi Indonesia sebagai salah satu landasan dan pijakan kami untuk berjuang masa depan anak dan cucu di atas tanah warisan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia.

Mukadimah UUD 1945 memberikan ruang  kepada rakyat dan bangsa West Papua untuk berjuang Papua Barat Merdeka:

" Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Perjuangan rakyat dan bangsa West Papua dijamin konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena itu, pendudukan dan penjajahan Indonesia di atas rakyat dan bangsa West Papua harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

2. Kami Berdiri Di Sini

Apa yang kami belajar, apa yang kami lihat, apa yang saksikan, apa yang kami alami dan apa yang dengar dan apa yang kami tahu, bahwa  kami SADAR bahwa penguasa kolonial Indonesia mendiduki, menjajah dan menindas  kami, bangsa West Papua, maka perlawanan  dengan "Kami Berdiri Di Sini" dengan alasan-alasan sebagai berikut.

2.1.  Manusia Gambar dan Rupa Allah

Berfirmanlah Allah:

"Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita,..." (Kejadian 1:26).

Kitab Suci, Alkitab, Firman TUHAN menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah sesuai gambar dan rupa TUHAN. Karena itu pembunuhan rakyat di West Papua atas nama keamanan nasional dan kepentingan kedaulatan NKRI HARUS dilawan.

TUHAN Allah tidak memberikan mandat dan kuasa kepada penguasa kolonial Indonesia untuk membunuh umat Tuhan di West Papua. Perilaku penguasa kolonial Indonesia dengan kekuatan TNI-Polri ialah tindakan biadab, kriminal dan berwatak Iblis yang kejam perusak manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah

Firman Allah sudah jelas kepada kita semua:

"Jangan membunuh" (Keluaran 20:13).

Tetapi, penguasa kolonial Firaun moderen Indonesia dan TNI-Polri  melawan TUHAN Allah dan melawan Firman-Nya karena selama 58 tahun masih membinasakan dan merusak gambar dan rupa Allah.

Rasul Paulus ingatkan kepada kita semua.

"Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu" (1 Korintus 3:16-17).

Pesan Rasul Paulus jelas dan tegas untuk kita semua. Kalau ada orang yang membinasakan manusia sebagai rumah dan bait Allah, maka TUHAN akan membinasakan orang itu.

Pesan ini kita tempatkan dalam konteks West Papua, pemerintah kolonial Indonesia dan TNI-Polri sedang membunuh,  membinasakan dan merusak umat Tuhan di West Papua atas nama NKRI, maka sebagai balasannya TUHAN Allah kapan saja membalas dengan membinasakan penguasa kolonial Indonesia, TNI- Polri dan membinasakan NKRI. Karena itu, pemerintah kolonial Indonesia dan TNI-Polri HARUS bertobat, berubah dan  berhenti melakukan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di West Papua.

2.2. West Papua Dari Sorong-Merauke Tanah Leluhur Kami.

Dasar lain yang perlu disadari dan dipegang oleh rakyat dan bangsa West Papua bahwa kami sebagai Tuan, Pemilik dan Ahli waris tanah Melanesia di West Papua. Di atas tanah ini tidak pernah ada bangsa asing menghuni pulau ini. Bangsa kolonial Indonesia sebagai bangsa asing baru menduduki dan menjajah bangsa kami sejak tahun 1961 sampai sekarang tahun 2019 sudah mencapai 58 tahun. Yang jelas dan pasti, kami sudah ada sebelum orang luar datang merampok tanah, menduduki dan memusnahkan di atas kami sendiri.

Leluhur dan nenek moyang bangsa West Papua tidak tahu namanya bangsa rumpun Melayu Indonesia. Leluhur kami tahu bahwa mereka bangsa berdaulat atas hidup di atas tanah mereka.  Mereka selalu bangga dan hidup dengan bermartabat serta terhormat

Sayang, kedaulatan bangsa West Papua berabad-abad itu dirampok, diduduki, dihancurkan oleh penguasa  kolonial Indonesia dengan misi politik, ekonomi,  keamanan dan pemusnahan Penduduk Asli bangsa West Papua.

Dalam keadaan semua benteng dan bendungan seperti  pagar, honai, noken, kebun sudah dihancurkan dan perahu sudah dibocorkan, rakyat dan bangsa West Papua harus ada kesadaran dan bangkit karena kami masih mempunyai HARAPAN (HOPE) dan MARTABAT (DIGNITY) sebagai pemilik dan ahli waris Tanah Melanesia ini. Singkat kata, Kami masih ada dan tetap ada di atas tanah leluhur kami dalam keadaan apapun. Karena di sini rumah dan hidup kami.

2.3.  Brutal dan Kejamnya ABRI (kini: TNI) dalam Pepera 1969.

Pepera 1969 akar masalah. Ini  akar penderitaan rakyat dan bangsa West Papua. Ini akar dari tetesan darah dan cucuran air mata rakyat dan bangsa West Papua. Pepera 1969 dimulainya tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di West Papua.

Bagian ini misi saya dengan konsisten dan terus menerus menulis dalam setiap tulisan saya. Karena penguasa Indonesia dengan berbagai cara dan terus mengkampanyekan bahwa akar persoalan di West Papua ialah Kesejahteraan. Upaya penyesatan penguasa kolonial Indonesia yang sistematis dan terstruktur dalam menghilankan akar masalah yang dipersoalkan rakyat dan bangsa West Papua.

Alasan saya, bahwa benang merah sebagai akar pokok persoalan ini jangan terputus,  apalagi digelapkan dan dihilangkan. Karena,  seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional belum tahu tentang kejahatan,  kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969.

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah,  militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"
(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..."  (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi  bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.  Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka.

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka."  (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Pada 2 Agustus 1969 merupakan hari terakhir pelaksanaan Pepera 1969  di Jayapura. Pada saat ini siangkuh dan sombong Brigjen Ali Murtopo dari mimbar menghina dan mencemooh rakyat dan bangsa West Papua dari mimbar kepada anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP).

"Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua, melainkan wilayahnya. Jika orang Papua ingin mandiri, lebih baik beranya kepada Tuhan, apakah Dia bisa memberikan orang Papua sebuah pulau di Pasifik tempat untuk berimigrasi." (Sumber: Kesaksian Pdt. Hokujoku anggota DMP).

Prof. P.J. Drooglever sejarawan Belanda mengatakan:

"Pada 22 Agustus 1968, Dr. Ferdinant Ortiz Sanz melakukan kunjungan pertama ke Irian Jaya Barat. Ketika ia tiba, tugas-tugas kepolisian sebagian besar sudah diambil alih oleh tentara, dan selama seluruh kediamannya lebih lanjut kerja misi kami dengan penduduk Papua diawasi dengan ketat." (Sumber: Drooglever: Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib, 2010, hal. 693).

2.4. Pelanggaran Berat HAM sejak 1961-2019

Rohaniawan dan cendikiawan Katolik  Prof. Dr. Franz Magnes-Suseno yang berulang-ulang saya kutip di setiap essay atau artikel saya.

Prof. Franz Magnis mengakui kekejian dan kekejaman TNI dalam bukunya: "Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme" (2015). 

"...Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia" (hal. 255).

Magnis menambahkan: "...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski kita dipakai senjata tajam" (hal. 257).

Aristoteles Masoka, sopir Theys Eluay yang ikut diculik belum pernah ditemukan. Pembunuh Theys dan sopirnya,  Letkol Hartomo Komandan Satgas Kopassus Tribuana, Hamadi-Jayapura pada 2001 (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kepala BAIS.

Contoh terbaru, Operasi Militer Di Ndugwa awal Desember 2018-2019 memberikan fakta nyata pelanggaran berat HAM dan bencana kemanusiaan yang benar-benarkan ditimbulkan oleh TNI.

Akibat operasi militer Indonesia atas perintah Presiden RI, ada rakyat sipil yang ditembak mati, penduduk asli melarikan diri hutan-hutan dan pergi jauh dari tanah leluhur mereka karena ada operasi militer Indonesia.

Ada masih banyak pelanggaran berat HAM yang merupakan tragedi kemanusiaan  dan  masalah lain seperti perampasan tanah  dan pengrusakan hutan milik penduduk asli atas nama pembangunan nasional yang bias pendatang dan juga kepentingan penanaman kepala sawit yang tidak ada manfaat bagi Orang Asli. 

3. Kesimpulan

Tulisan pada saat ini, penulis menulis dengan judul agak panjang. "Kami Tetap & Terus Berjuang Melawan Kolonial Firaun Moderen Indonesia dengan jalan: Damai, Bermartabat, Manusiawi, & Simpatik serta Terhormat" dengan Topik: "Kami Berdiri Di Sini."

Dalam semangat memperjuangkan keadilan, perdamaian, martabat dan hak asasi bangsa West Papua, kami mempunyai pijakan dan alasan-alasan yang kami pegang untuk melawan penguasa kolonial moderen Indonesia.

Kami Berdiri Di Sini atau Kami Mempunyai alasan, dasar dan pegangan untuk membela dan mempertahankan martabat bangsa West Papua, yaitu: Manusia gambar dan rupa Allah; West Papua dari Sorong-Merauke Tanah leluhur kami; Brutal dan Kejamnya ABRI (kini TNI) dalam Pepera 1969; dan pelanggaran Berat HAM sejak 1961 sampai 2019.

Kita lihat dan alami kekerasan, kekejaman, kejahatan dan kebrutalan penguasa kolonial moderen Firaun Indonesia dan TNI-Polri tidak sepi/sunyi. Tanah West Papua telah menjadi ladang pembantaian Penduduk Asli. Ini ironi dan tragedi kemanusiaan di era peradaban moderen, informasi teknologi. Tapi sayang, kami masih manemukan perilaku TNI-Polri yang menindas bangsa West Papua dengan cara-cara kuno dan primitif. Sebenarnya, pendekatan kekerasan operasi militer adalah cara yang sudah usang. Cara berpikir penguasa kolonial Firaun moderen Indonesia dan TNI-Polri masih berada di era zaman batu.

Doa dan harapan saya, tulisan kecil ini menjadi berkat cahaya lilin kecil. Semoga!

Ita Wakhu Purom, 29 Juli 2019.

PENGUNSI NDUGA MENOLAK BANTUAN PRESIDEN RI, IR. JOKO WIDODO DAN MEMINTA PENARIKAN PASUKAN TNI DARI NDUGA Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

WEST PAPUA:

PENGUNSI NDUGA MENOLAK BANTUAN PRESIDEN RI, IR. JOKO WIDODO DAN MEMINTA PENARIKAN PASUKAN  TNI DARI NDUGA

Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Pada 29 Juli 2019 saya tiba di Wamena dari Sentani-Jayapura dalam rangka tugas kunjungan pastoral ke wilayah Baptis Kuyawagi. Saya bermalam di Wamena karena kunjungan pastoral ke Kuyawagi pada 30 Juli 2019.

Pada saat saya di Wamena, saya ditelepon oleh Pendeta Esmond Walilo, Ketua Kordinator Wilayah Kingmi wilayah Lapogo dan Theodorus (Theo)  Hesegem pemerhati dan pejuang keadilan, hak asasi manusia dan perdamaian di Pegunungan  Tengah West Papua. Mereka berdua sampaikan beberapa hal.

1.1. Theo Tidak Diijinkan Ikut Pertemuan di Kodim 1702 Jayawijaya

Theodorus Hesegem mendapat undangan untuk pertemuan Dandim Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka koordinasi bantuan bahan makanan dari Presiden RI kepada pengungsi Nduga di Weneroma, Sinakma-Wamena.

Theo tiba di Kodim dan menuju tempat pertemuan untuk ikut pertemuan, tetapi ada anggota TNI sampaikan kepada Theo bahwa dia tidak boleh  ikut dalam pertemuan itu. Theo diminta anggota TNI supaya dia duduk di luar saja.

Theo sampaikan kepada anggota TNI: " Saya datang di sini karena diundang untuk ikut pertemuan, bukan saya duduk di luar,  saya ini bangsa yang punya martabat.  Karena itu saya tinggalkan tempat pertemuan itu dan menuju tempat pengungsi di Weneroma."

1.2.  Theodorus Hesegem mengusir anggota TNI yang mengambil gambar/foto Pengungsi Nduga di Weneroma-Sinakma.

Theo mengatakan: "Saya tiba di tempat pengungsi di Weneroma. Saya melihat ada anggota TNI masuk kompleks ini dan mengambil gambar. Saya sampaikan kepada anggota TNI, ijin siapa masuk kompleks ini untuk mengambil foto para pengungsi ini? Kamu jangan rekayasa penderitaan rakyat akibat ulah kalian. Keluar dari kompleks ini dan tinggal di luar pagar di sana."

Pendeta Esmond Walilo sampaikan kepada saya.

"Kakak Yoman, tadi sore, adik Theo usir anggota TNI yang masuk di kompleks pengungsi di Weneroma yang mengambil foto para pengungsi. Seperti dulu, kakak Gembala sampaikan kepada anggota TNI waktu kunjungan Dewan Gereja Dunia (WCC) di Weneroma."

2. Pengungsi Menolak bantuan bahan makan dengan cara terhormat.

Penolakan bantuan pemerintah Republik Indonesia dengan cara elegan, bermartabat, bermoral dan terhormat. Penolakan dengan cara sopan dan santun ini representasi dari nilai budaya bangsa Melanesia yang punya martabat dan harga diri.

Rakyat dan bangsa West Papua bukan bangsa miskin dan juga pengemis. Bangsa West Papua adalah bangsa berdaulat yang punya kehidupan dan kedaulatan atas tanah, hidup, bahasa, sejarah dan segalanya sebelum bangsa kolonial moderen Indonesia menduduki, menjajah dan menindas kami.

Nilai budaya dan tata nilai kehidupan rakyat dan bangsa West Papua, tidak biasa terima dan makan makanan dari pihak musuh. Ada akibat buruk yang membawa malapetaka ketika menerima barang orang-orang yang sudah jelas-jelas musuh.

Pada 29 Juli 2019, Pdt. Kones Kogeya, Ketua Klasis Mugi Kordinator Nduga, yang dipercayakan oleh Pengungsi dari Nduga yang ada di Weneroma Wamena mengatakan kepada tamu   Kementerian Sosial  bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten  Nduga dan Jayawijaya  yang ikut hadir    di halaman Gereja Kingmi  Weneroma.

"Kami menolak  bantuan Bahan Makanan bagi pengungsi dari Kemensos RI, karena  bantuan itu tidak  disalurkan langsung kepada pengungsi dari Kemensos, tidak langsung disalurkan,  tetapi terjadi pertemuan di Kodim 1702 sebelum mengunjungi pengungsi.

Kami memiliki nilai  budaya sebagai tatanan nilai hidup, kami tidak pernah makan makanan dari tangan musuh.

Warga gereja yang kami layani  ada yang meninggal di pengungsian, mereka yang lain ditembak oleh militer. Dalam keadaan kami berduka, bapak Menteri membawa BAMA ini melalui Militer yang menurut kami,  militer adalah pembunuh yang membunuh kami, anehnya bapak libatkan pembunuh dan tangan mereka masih  berdarah-darah,   tetapi bapak menteri melibatkan mereka.   Kami minta maaf dan tidak akan menerima bantuan dari Bapak Kementerian Sosial karena sudah tidak murni lagi bantuan ini.

Kami tidak bisa mendapat bantuan dari orang-orang  pembunuh yang membunuh kami, karena kami makan dari tangan orang-orang yang membunuh kami, maka  kami membuat malapetaka dalam masyarakat kami. Itu racun yang sangat membahayakan kami."

Rakyat Nduga lebih khusus, dan pada umumnya rakyat dan bangsa West Papua, pemerintah Indonesia, TNI-Polri sudah menjadi seperti MUSUH yang sulit dipercaya.

Jelas-jelas Presiden RI, Ir. Joko Widodo perintahkan operasi militer di Ngugwa dan telah dan sedang terjadi tragedi dan musibah kemanusiaan yang ditimbulkan dengan keadaan sadar oleh Negara. Banyak nyawa manusia yang hilang karena ditembak TNI, meninggal di tempat pelarian di hutan, dan juga meninggal di tempat pengungsian. Rakyat diusir dari tanah leluhur mereka dengan operasi militer dan telah kehilangan rumah dan kebun dan ternak. Memang ironi kehidupan yang ditimbulkan TNI.

Penulis kutip isi surat penolakan dari Pengungsi:

"Perihal: Penolakan Bantuan BAMA Kementerian Sosial RI,
Yth.: Presiden Republik Indonesia c/q. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

"Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2019 telah diadakan rapat bahwa yang dihadiri oleh unsur gereja, adat, masyarakat lengkap dan pemerintahan kampung di halaman gedung ibadah jemaat Weneroma Wamena sejak pukul 10:55 sampai 14:13 waktu Papua, memutuskan sebagai berikut:

Bantuan BAMA yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kerjasama dengan pihak TNI, kami secara sadar MENOLAK.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bapak Presiden Ir. Joko Widodo harus perintahkan menarik pasukan Non Organik yang beroperasi di Nduga agar kami bisa kembali beraktivitas di kampung kami di Nduga.

2. Selama 8 bulan Negara lebih pentingkan operasi militer daripada nasib masyarakat pengungsi.

3. Sebanyak 139 orang lebih sudah meninggal karena kelaparan, kesehatan dan karena ditembak TNI.

4. Sampai bulan ke-8 ini belum ada tempat yang jelas bagi kami pengungsi.

Demikian surat Penolakan ini kami buat. Atas perhatian diucapkan terima kasih." Wamena, 29 Juli 2019

3. Penarikan Pasukan TNI dari Nduga adalah kebutuhan mendesak.

Seruan dan permintaan penarikan pasukan TNI dari Nduga datang dari berbagai pihak.

Pada 1 April 2019, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo meminta pasukan TNI ditarik dari Nduga. Tetapi pada tanggal 2 April Pangdam XVII Cenderawasih menjemput bupati Nduga, Yairus Gwijangge supaya buat pernyataan di Nduga aman.

Pada pertengahan bulan Juli 2019, bupati Nduga dengan para tokoh rakyat Nduga meminta TNI ditarik dari Nduga. Karena rakyat sudah tidak aman dan tinggalkan kampung halaman karena operasi militer.

Tentu saja, semua orang mencintai kedamaian dan menghormati martabat manusia merindukan dan berkeinginan baik untuk penarikan pasukan dari Nduga.

Agamua, 31 Juli 2019

HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2019 : Pendidikan Di Tanah Papua Dari Guru Berkualitas Jatuh Ke Tangan Guru Tanpa Methode Ajar

Beni Pakage Menulis:

Bapak saya adalah seorang guru tamatan ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) yang jadi kuli negara ini selama sekitar 70 tahun dengan gaji pertama hanya 700 rupih, dan bertugas di daerah Asmat dari tahun 1968-1980 dan menjadi guru pagar negara di perbatasan Merauke Papua Neuw Guinea di tahun berikutnya. Kami menjadi saksi bagaiman dia membangun sekolah dengan dinding gaba – gaba (pelepa sagu) dan atap daun sagu. Dan untuk anak - anak bisa datang ke sekolah, dia datangi rumah mereka dan ajak anak - anak sambil menciptakan permaian di halaman sekolah agar mereka mudah di ajak masuk kelas untuk belajar membaca dan berhitung.

Dampak dari keseriusan dia terhadap pendidikan ini, membuat dia lupa urus kenaikan gaji dan kenaikat pangkat. Sehingga saat pensiun, gaji terakhirnya, Rp.2,750,000; tahun 1998, dan pension dengan pangkat II-d. Waktu itu, untuk menutupi kekurangan uang, dia harus mengakali gajinya dengan cara, 2 tahun sekali ambil gaji di kota tanpa pusing untuk urus kenaikan pangkat dan gaji. Setelah ambil gajinya lain di pakai untuk kebutuhan keluarga, dia juga membeli pakaian untuk bagi warga yang saat itu mayoritas belum berbusana pakaian.
Berdasarkan latar belakang diatas muncul ide saya untuk menulis artikel ini, setelah membaca tanggapan Menteri Pendidikan Indonesia Anis Baswedan yang beranggapan, Separatisme Papua lahir karena Tingkat Pendidikan yang rendah kepada wartawan CNN Indo pada 15/7 2016). Dimana kami awalnya heran dengan pernyataan pak menteri yang mengeluarkan pernyataan seakan negara ini baru merdeka, sehingga Kita harus bicara mengenai sarana belajar dan kemampuan guru yang akan akan berdampak pada kwalitas Sumber Daya Manusia orang Papua. Pada hal memasuki 71 tahun Indonesia Merdeka dengan tingkat pendapatan negara yang besar, Indonesia telah gagal membangun pendidikan di tanah Papua tidak seperti sebelumnya.

Sebenarnya sedikit logis, bila pak menteri katakan “Pemerintah telah membongkar pondasi Pendidikan di tanah Papua”. Karena menurut kami, pondasi pendidikan dahulu di masa kekuasaan Belanda di tanah Papua, telah menciptakan Sumber Daya Manusia Papua khusunya orang tua kami melalui sekolah yang di kelola gereja dengan baik. Walau mereka mengenyam pendidikan setingkat SD - SMA, mereka memiliki kwalitas pendidikan dan tingkat pengabdian yang luar biasa. Dengan dasar pemahaman itu, Kami berusaha untuk menelusuri, apa keunggulan Belanda dan gereja meletakan pondasi pendidikan di tanah papua dengan berbagai keterbatasan yang ada saat itu?. Dari hasil penelusuran, Kami menemukan jawaban, dimana Belanda bersama gereja menerapakan sistim pendidikan Kontekstual (Contextual teaching and Learning) yang awalnya diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa yang di populerkan oleh “United state departement of Education” dengan gaya belajar lebih pada gaya belajar Visual. Penerapan teory ini seakan Belanda telah mengetahui bahwa orang papua yang sekolah ini akan mengerti dalam proses belajar.

Demikian hal proses digereja sebagai pengelola pendidikan. Mereka hanya berperan membentuk Moral dan etika dalam pelayanan kedepan di luar pendidikan umum yang di siapkan pemerintah. Sehingga proses kecil ini menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik saat itu. Mengapa? Sebagai contoh; Kami tertarik dengan sebuah foto yang di naikan di status Facebook sdr. Jhon Anari di Plaza 777 Amerika beberapa waktu lalu. Dimana tokoh Injil sekaligus guru orang papua I.S.Kijne mengajar lagu paduan suara kepada anak - anak kampung Yoka Sentani Timur di alam terbuka yang berlatar belakang Danau Sentani dan gunung Cycloop yang Indah. Belajar di alam terbuka (Visual) ini membuat kami mengagumi I.S Keije yang pada tahun 1947 telah menerapkan teory pendidikan kontektual dengan gaya belajar secara Visual, dimana dia berusaha menyatukan anak - anak Yoka yang di latar belakangi danau Sentani dan gunung Cycloop yang indah dengan kalimat dan not yang ada di dalam teks latihan. Dalam pendidikan demikian, I.S Kijne bukan hanya sekedar mengajar lagu, namun sedang memasukan nilai seni, dan keindahan alam dalam hati dan pikiran anak – anak Papua yang belajar ini sehingga mereka di jadikan satu antara kata dalam teks latihan dan keindahan alam di sekeliling mereka. Kami yakin pasti mereka hebat semua saat itu karena lagu mereka adalah ungkapan hati mereka yang sesungguhnya.

Wajar saja mayoritas orang tua kami dahulu bisa menyanyikan berbagai lagu dengan berbekal pengetahuan kesenian. Padahal Teory Kontektual dengan gaya belajar Visual, Kinestetik dan Auditory ini sendiri baru mulai, dan coba di ajarkan negara ini, setelah pemerintah Indonesia mulai menerapkan guru bersertifikasi pada tahun 2011. Hahaheee itu yang rendahka?. Sehingga kita kritisi, berapa tahun lamanya Indonesia menerapkan teory Kontektual yang dominan populer di Amerika hingga menjadi negara super power saat ini?. Ini bukti, pengelola pendidikan yaitu pemerintah telah menunjukan mereka memiliki kwalitas yang rendah, dan merusak pondasi sistim pendidikan buat orang Papua yang di bangun gereja, hanya karena kecurigaan mereka terhadap Politik Papua Merdeka. Sekitar 50 tahun bangsa Indonesia caplok papua,proses pendidikan jalan tanpa methode belajar dan pembelajaran serta pendekatan dengan pemaksaan dan kekerasan.

Guru yang mereka kirim tidak mengeti banyak tentang teory - teory di kembangkan demi kemajuan peradaban dunia. Kami pernah membaca catatan pelayanan dan pendidikan dari I.S Kijne dan tokoh Pendidikan Katholik di Paniai Herman Tillemans. Dari tulisan mereka ini kami menarik kesimpulan bahwa mereka dalam proses belajar dan pembelajaran memahami betul berbagai Theory Belajar dan pembelajaran, seperti; teory Deskritif dan Preskreptif yang di kembangkan oleh Jerome Seymour Bruner (1/10/1915) yang membagi proses belajar dan pembelajaran yang artinya, proses dalam siswa belajar dan proses guru menyiapkan proses belajar yang lebih menekankan pada proses bukan pada hasil belajar,dengan asumsi proses kesiapan siswa dan guru harus bagus agar kwalitasnya baik. Kemudian mereka juga mengerti theory Behaviors yang di kembangkan oleh Professor psikologi pendidikan di Connecticut College Robert Mills Gagne (21/8/1916 - 28/4/2002), dan Emille Barlinear 1851 yang lebih menekankan tentang perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Teory Teory belajar Kongnitif yang di kembangkan oleh Psikolog Swiss Jean Piaget (9/8/1896) yang lebih menekankan pada proses kesiapan belajar lebih penting dari pada perubahan tigka laku, kemudian Teory Belajar kontruktivisme yang di kembangkan oleh Driver dan Arthur Clive Heward Bell yang lahir (16/9/ 1881- 1964), Theory Belajar Humanistik yang di populerkan oleh Abraham Harold Moslow (1 /4/1908- 8/06/ 1970) dan Carl Ransom Rogers (8/1/1902 – 4/4/1987) yang lebih menekankan pada bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal positif, Teory Sibermetik yang istilah nya di Populerkan oleh Norbet Wiener (1894–1964) yang mengatakan; belajar adalah proses pengelolaan informasi dan di kembagkan oleh Landa,Pask dan Scott, kemudian Theory Revolusi Sosiokultural yang di kembangkan oleh Piagiet dan psikolog asal Rusia Lev Vygotsky (5/11/1896 – 11/06/ 1934) yang menolak pembelajaran sentralistik,kemudian Theory Manusia pembelajaran dan Teory Quantum Learning yang di kembangkan oleh Georgy Lasanov yang lebih menekankan pada aspek - aspek pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar seperti lingkungan bermain dan sekolah.

Selain mereka juga memahami Teory Belajar Komparatif dan Kolaboratif yang di kembangkan oleh Ted Panits yang lebih menekankan pada proses belajar pada kelompok kecil. Serta Teory Leason Study yang di kembangkan oleh Makoto Yosidha dan di kembangkan oleh Catharine Lewis yang mempengaruhi perkembangan Jepang yang lebih menekankan peningkatan kemampuan belajar siswa melalui perencanaan,dan penelitian hasil yang di capai siswa , serta Theory Problem Solving dan Proplem Posing yang di kembangkan untuk menyelesaiakn msalah - masalah siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin hasil dari mengerti itu semua, waktu kami jalan - jalan di Mall Jayapura, di sebuah Toko buku milik gereja, kami melihat sebuah buku bacaan yang berjudul “Kota Emas &Tom dan Regy” harganya 20 ribu. Kami dengan senang hati beli buku itu karena kami ingat buku itu adalah buku bacaan orang tua kami saat Sekolah Rakyat(SR) di Kampung Yakagopa (Bomou I) Deiyai sekarang tahun 1954. Menurut cerita, Tom adalah Tom Wospakrik (orang Papua) yang setia mendampingi Regi istrinya I.S.Kijne selama masa pelayanan keluarga Jerman ini di Serui (ambay). Ini sebuah buku muatan lokal yang di tulis I.S Kijne buat anak - anak jaman itu, yang lahir dari aktifitas Istri dan pembantu mereka Tom.

Harapnnya membangun imaginasi Moral, etika dalam kebersamaan hidup. Sehingga Mama saya selalu tersenyum lebar bila cerita mengenai Tom dan Regy dia ceritakan buat kami. Katanya Tom itu kulit hitam dan Regy itu kulit putih. Saya kagum karena mereka sudah tua, tetapi masih juga mengingat isi lengkap buku itu. Dan kami sambut buku ini karena, I.S Keije telah mengetahui bahwa,mayoritas orang Papua di ajar oleh orang tuanya melalui pendidikan narasi atau cerita untuk membentuk watak dan kepribadian mereka. Dan buktinya, betul semua suku di papua, waktu di kampung sebelum tidur, di hutan, sungai, rawa, laut mereka di ceritakan tentang alam, dongeng anak yatim piatu, perang, menolong orang atau nilai baik dan buruknya. I.S Kijne sudah mendalaminya.

Sebagai perbandiingan,saya membaca sebuah buku yang di tulis oleh Moses Kilangin pioner orang Amungme yang sekitar tahun 1954 lulus sekolah di ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) Fak – Fak dengan judul; Moses Kilangin “ Uru Meky “ di terbirkan oleh penerbit Tabura Jayapura 2007. Sebagian dari buku ini menceritakan; pada tahun 1956 Moses dari Kugapa (bibida) Paniai bersama Pater Missael Kammarer orang Belanda berjalan kaki ke Amkayagama Tzinga Tebagapura untuk membangun gereja dan sekolah. Dimana mereka berjalan selama 1 minggu naik turun gunung hingga sampai di daerah orang Amungsa. Kemudian sendiri menebang kayu,gergaji dan membangun sekolah buat anak - anak dan mengajar. Bila kita baca buku ini, Moses juga mengajar dengan teory Kontektual tetapi berbasis Masalah. Dimana dia mengajar anak - anak melalu menyanyi bahasa daerah yang dia karang sendiri dan menggunakan alat praga batu dan kayu untuk menghitung. Ini yang di sebut pendidikan kontekstual.

Kemudian lebih dari itu muncul pertanyaan lanjutan di luar proses pendidikan tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa Moses harus jalan selama 5 hari ke Tzinga Tembagapura? atau nilai apa yang mendorong Moses berjalan jauh.Spirit apa yang ada didalam diri Moses? Lalu apakah Moses di kasih uang yang besar sehingga bisa mengambil resiko perjalanan ini? Atau perhatian pemerintah belanda saat itu bagaimana?. Saya pikir jawaban dari pertanyaan - pertanyaan ini menjadi roh kemajuan pendidikan di papua saat itu. Dari hasil penelusuran saya, saya menemukan; Moses menjadikan guru bukan sebagai profesi dia tetapi sebagai pelayanan. Karena bila guru di jadikan profesi, maka dia harus profesional dan dia harus dinilai dengan profit (uang). Moses jadikan guru adalah pelayanan yang harus dia pertanggung jawabkan kepada Allah sehingga mengejar untuk mereka adalah nilai keselamatan pribadi yang berdampak pada orang lain. Fasilitas belajar ada atau tidak untuk kelompok ini bukan ukuran. Kesetian, ketabahan,kejujuran,etika dan Moral menjadi ukuran keberhasilan pendidikan di tanah papua saat itu. Bukan ukuran kepentingan dan Politik seperti sekarang.

Dimana saat ini seorang guru bisa mendapat gaji hingga 7 juta dan yang sertifikasi 12 juta, bahkan ada gaji 13,gaji kekurangan dan sebaginya.Namun para guru mayoritas malas ke tempat tugas dengan berbagai alasan karena spirit pertanggung jawaban iman dia telah di musnahkan dengan sistim baru yang indonesia kembangkan. Kami temukan di kecamatan Yigi Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu. Guru datang ke tempat tugas hanya menjelang ujian sekolah. Itu juga guru menyuruh siapkan ayam satu ekor kepada sorang siswa agar bisa lulus dan jawaban sekolah di isi oleh guru buat siswanya karena di berikan ayam. Padahal di tahun 70 an tempat ini sudah berhasil meloloskan anak Sekolah dasar saat sekolah di kelola gereja. Pemerintah bukannya mendukung sekolah yang di kelola gereja namun mengelola kelemahan dari sekolah yang di kelola gereja untuk merusak kwantitas dan Kwalitas pendidikan dengan mendirikan sekolah Inpres dan negeri sebagai tandingan.

Dengan awalnya memberikan jatah pelayaanan yang dianggap cukup untuk saat itu. Dimana beras,gaji,kenaikan pangkat, lancar di urus melalui kantor Camat di Kecamatan. Dampak banyak guru dan murid pindah ke sekolah yang di anggap murah dan mudah ini. Namun lambat laun,sekolah baru yang mudah dan murah ini mempersulit mereka sehingga masa depan mereka tidak jelas. Sekolah Yayasan yang sejak dahulu di kelola oleh Gereja mati karena eksodus guru ke sekolah negeri. Sprit guru sebagai pelayan di ganti dengan menjadi pekerjaan guru sebagai Profesi (guru upahan) yang dinilai dengan harta benda. Sebenarnya tindakan ini, dampak dari ketakutan Indonesia akan Politik Papua Merdeka. Dimana pemerintah beranggapan bahwa,sekolah swasta ini memproduksi lulusan anti negara. Sekian.HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2019 ; Pendidikan Di Tanah Papua  Dari Guru Berkualitas Jatuh Ke Tangan Guru Tanpa Methode Ajar

Bapak saya adalah seorang guru tamatan ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) yang jadi kuli negara ini selama sekitar 70 tahun dengan gaji pertama hanya 700 rupih, dan bertugas di daerah Asmat dari tahun 1968-1980 dan menjadi guru pagar negara di perbatasan Merauke Papua Neuw Guinea di tahun berikutnya. Kami menjadi saksi bagaiman dia membangun sekolah dengan dinding gaba – gaba (pelepa sagu) dan atap daun sagu. Dan untuk anak - anak bisa datang ke sekolah, dia datangi rumah mereka dan ajak anak - anak sambil menciptakan permaian di halaman sekolah agar mereka mudah di ajak masuk kelas untuk belajar membaca dan berhitung.

Dampak dari keseriusan dia terhadap pendidikan ini, membuat dia lupa urus kenaikan gaji dan kenaikat pangkat. Sehingga saat pensiun, gaji terakhirnya, Rp.2,750,000; tahun 1998, dan pension dengan pangkat II-d. Waktu itu, untuk menutupi kekurangan uang, dia harus mengakali gajinya dengan cara, 2 tahun sekali ambil gaji di kota tanpa pusing untuk urus kenaikan pangkat dan gaji. Setelah ambil gajinya lain di pakai untuk kebutuhan keluarga, dia juga membeli pakaian untuk bagi warga yang saat itu mayoritas belum berbusana pakaian.
Berdasarkan latar belakang diatas muncul ide saya untuk menulis artikel ini, setelah membaca tanggapan Menteri Pendidikan Indonesia Anis Baswedan yang beranggapan, Separatisme Papua lahir karena Tingkat Pendidikan yang rendah kepada wartawan CNN Indo pada 15/7 2016). Dimana kami awalnya heran dengan pernyataan pak menteri yang mengeluarkan pernyataan seakan negara ini baru merdeka, sehingga Kita harus bicara mengenai sarana belajar dan kemampuan guru yang akan akan berdampak pada kwalitas Sumber Daya Manusia orang Papua. Pada hal memasuki 71 tahun Indonesia Merdeka dengan tingkat pendapatan negara yang besar, Indonesia telah gagal membangun pendidikan di tanah Papua tidak seperti sebelumnya.

Sebenarnya sedikit logis, bila pak menteri katakan “Pemerintah telah membongkar pondasi Pendidikan di tanah Papua”. Karena menurut kami, pondasi pendidikan dahulu di masa kekuasaan Belanda di tanah Papua, telah menciptakan Sumber Daya Manusia Papua khusunya orang tua kami melalui sekolah yang di kelola gereja dengan baik. Walau mereka mengenyam pendidikan setingkat SD - SMA, mereka memiliki kwalitas pendidikan dan tingkat pengabdian yang luar biasa. Dengan dasar pemahaman itu, Kami berusaha untuk menelusuri, apa keunggulan Belanda dan gereja meletakan pondasi pendidikan di tanah papua dengan berbagai keterbatasan yang ada saat itu?. Dari hasil penelusuran, Kami menemukan jawaban, dimana Belanda bersama gereja menerapakan sistim pendidikan Kontekstual (Contextual teaching and Learning) yang awalnya diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa yang di populerkan oleh “United state departement of Education” dengan gaya belajar lebih pada gaya belajar Visual. Penerapan teory ini seakan Belanda telah mengetahui bahwa orang papua yang sekolah ini akan mengerti dalam proses belajar.

Demikian hal proses digereja sebagai pengelola pendidikan. Mereka hanya berperan membentuk Moral dan etika dalam pelayanan kedepan di luar pendidikan umum yang di siapkan pemerintah. Sehingga proses kecil ini menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik saat itu. Mengapa? Sebagai contoh; Kami tertarik dengan sebuah foto yang di naikan di status Facebook sdr. Jhon Anari di Plaza 777 Amerika beberapa waktu lalu. Dimana tokoh Injil sekaligus guru orang papua I.S.Kijne mengajar lagu paduan suara kepada anak - anak kampung Yoka Sentani Timur di alam terbuka yang berlatar belakang Danau Sentani dan gunung Cycloop yang Indah. Belajar di alam terbuka (Visual) ini membuat kami mengagumi I.S Keije yang pada tahun 1947 telah menerapkan teory pendidikan kontektual dengan gaya belajar secara Visual, dimana dia berusaha menyatukan anak - anak Yoka yang di latar belakangi danau Sentani dan gunung Cycloop yang indah dengan kalimat dan not yang ada di dalam teks latihan. Dalam pendidikan demikian, I.S Kijne bukan hanya sekedar mengajar lagu, namun sedang memasukan nilai seni, dan keindahan alam dalam hati dan pikiran anak – anak Papua yang belajar ini sehingga mereka di jadikan satu antara kata dalam teks latihan dan keindahan alam di sekeliling mereka. Kami yakin pasti mereka hebat semua saat itu karena lagu mereka adalah ungkapan hati mereka yang sesungguhnya.

Wajar saja mayoritas orang tua kami dahulu bisa menyanyikan berbagai lagu dengan berbekal pengetahuan kesenian. Padahal Teory Kontektual dengan gaya belajar Visual, Kinestetik dan Auditory ini sendiri baru mulai, dan coba di ajarkan negara ini, setelah pemerintah Indonesia mulai menerapkan guru bersertifikasi pada tahun 2011. Hahaheee itu yang rendahka?. Sehingga kita kritisi, berapa tahun lamanya Indonesia menerapkan teory Kontektual yang dominan populer di Amerika hingga menjadi negara super power saat ini?. Ini bukti, pengelola pendidikan yaitu pemerintah telah menunjukan mereka memiliki kwalitas yang rendah, dan merusak pondasi sistim pendidikan buat orang Papua yang di bangun gereja, hanya karena kecurigaan mereka terhadap Politik Papua Merdeka. Sekitar 50 tahun bangsa Indonesia caplok papua,proses pendidikan jalan tanpa methode belajar dan pembelajaran serta pendekatan dengan pemaksaan dan kekerasan.

Guru yang mereka kirim tidak mengeti banyak tentang teory - teory di kembangkan demi kemajuan peradaban dunia. Kami pernah membaca catatan pelayanan dan pendidikan dari I.S Kijne dan tokoh Pendidikan Katholik di Paniai Herman Tillemans. Dari tulisan mereka ini kami menarik kesimpulan bahwa mereka dalam proses belajar dan pembelajaran memahami betul berbagai Theory Belajar dan pembelajaran, seperti; teory Deskritif dan Preskreptif yang di kembangkan oleh Jerome Seymour Bruner (1/10/1915) yang membagi proses belajar dan pembelajaran yang artinya, proses dalam siswa belajar dan proses guru menyiapkan proses belajar yang lebih menekankan pada proses bukan pada hasil belajar,dengan asumsi proses kesiapan siswa dan guru harus bagus agar kwalitasnya baik. Kemudian mereka juga mengerti theory Behaviors yang di kembangkan oleh Professor psikologi pendidikan di Connecticut College Robert Mills Gagne (21/8/1916 - 28/4/2002), dan Emille Barlinear 1851 yang lebih menekankan tentang perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Teory Teory belajar Kongnitif yang di kembangkan oleh Psikolog Swiss Jean Piaget (9/8/1896) yang lebih menekankan pada proses kesiapan belajar lebih penting dari pada perubahan tigka laku, kemudian Teory Belajar kontruktivisme yang di kembangkan oleh Driver dan Arthur Clive Heward Bell yang lahir (16/9/ 1881- 1964), Theory Belajar Humanistik yang di populerkan oleh Abraham Harold Moslow (1 /4/1908- 8/06/ 1970) dan Carl Ransom Rogers (8/1/1902 – 4/4/1987) yang lebih menekankan pada bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal positif, Teory Sibermetik yang istilah nya di Populerkan oleh Norbet Wiener (1894–1964) yang mengatakan; belajar adalah proses pengelolaan informasi dan di kembagkan oleh Landa,Pask dan Scott, kemudian Theory Revolusi Sosiokultural yang di kembangkan oleh Piagiet dan psikolog asal Rusia Lev Vygotsky (5/11/1896 – 11/06/ 1934) yang menolak pembelajaran sentralistik,kemudian Theory Manusia pembelajaran dan Teory Quantum Learning yang di kembangkan oleh Georgy Lasanov yang lebih menekankan pada aspek - aspek pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar seperti lingkungan bermain dan sekolah.

Selain mereka juga memahami Teory Belajar Komparatif dan Kolaboratif yang di kembangkan oleh Ted Panits yang lebih menekankan pada proses belajar pada kelompok kecil. Serta Teory Leason Study yang di kembangkan oleh Makoto Yosidha dan di kembangkan oleh Catharine Lewis yang mempengaruhi perkembangan Jepang yang lebih menekankan peningkatan kemampuan belajar siswa melalui perencanaan,dan penelitian hasil yang di capai siswa , serta Theory Problem Solving dan Proplem Posing yang di kembangkan untuk menyelesaiakn msalah - masalah siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin hasil dari mengerti itu semua, waktu kami jalan - jalan di Mall Jayapura, di sebuah Toko buku milik gereja, kami melihat sebuah buku bacaan yang berjudul “Kota Emas &Tom dan Regy” harganya 20 ribu. Kami dengan senang hati beli buku itu karena kami ingat buku itu adalah buku bacaan orang tua kami saat Sekolah Rakyat(SR) di Kampung Yakagopa (Bomou I) Deiyai sekarang tahun 1954. Menurut cerita, Tom adalah Tom Wospakrik (orang Papua) yang setia mendampingi Regi istrinya I.S.Kijne selama masa pelayanan keluarga Jerman ini di Serui (ambay). Ini sebuah buku muatan lokal yang di tulis I.S Kijne buat anak - anak jaman itu, yang lahir dari aktifitas Istri dan pembantu mereka Tom.

Harapnnya membangun imaginasi Moral, etika dalam kebersamaan hidup. Sehingga Mama saya selalu tersenyum lebar bila cerita mengenai Tom dan Regy dia ceritakan buat kami. Katanya Tom itu kulit hitam dan Regy itu kulit putih. Saya kagum karena mereka sudah tua, tetapi masih juga mengingat isi lengkap buku itu. Dan kami sambut buku ini karena, I.S Keije telah mengetahui bahwa,mayoritas orang Papua di ajar oleh orang tuanya melalui pendidikan narasi atau cerita untuk membentuk watak dan kepribadian mereka. Dan buktinya, betul semua suku di papua, waktu di kampung sebelum tidur, di hutan, sungai, rawa, laut mereka di ceritakan tentang alam, dongeng anak yatim piatu, perang, menolong orang atau nilai baik dan buruknya. I.S Kijne sudah mendalaminya.

Sebagai perbandiingan,saya membaca sebuah buku yang di tulis oleh Moses Kilangin pioner orang Amungme yang sekitar tahun 1954 lulus sekolah di ODO (Opleidingsschool voor Dorpsonderwijzer) Fak – Fak dengan judul; Moses Kilangin “ Uru Meky “ di terbirkan oleh penerbit Tabura Jayapura 2007. Sebagian dari buku ini menceritakan; pada tahun 1956 Moses dari Kugapa (bibida) Paniai bersama Pater Missael Kammarer orang Belanda berjalan kaki ke Amkayagama Tzinga Tebagapura untuk membangun gereja dan sekolah. Dimana mereka berjalan selama 1 minggu naik turun gunung hingga sampai di daerah orang Amungsa. Kemudian sendiri menebang kayu,gergaji dan membangun sekolah buat anak - anak dan mengajar. Bila kita baca buku ini, Moses juga mengajar dengan teory Kontektual tetapi berbasis Masalah. Dimana dia mengajar anak - anak melalu menyanyi bahasa daerah yang dia karang sendiri dan menggunakan alat praga batu dan kayu untuk menghitung. Ini yang di sebut pendidikan kontekstual.

Kemudian lebih dari itu muncul pertanyaan lanjutan di luar proses pendidikan tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa Moses harus jalan selama 5 hari ke Tzinga Tembagapura? atau nilai apa yang mendorong Moses berjalan jauh.Spirit apa yang ada didalam diri Moses? Lalu apakah Moses di kasih uang yang besar sehingga bisa mengambil resiko perjalanan ini? Atau perhatian pemerintah belanda saat itu bagaimana?. Saya pikir jawaban dari pertanyaan - pertanyaan ini menjadi roh kemajuan pendidikan di papua saat itu. Dari hasil penelusuran saya, saya menemukan; Moses menjadikan guru bukan sebagai profesi dia tetapi sebagai pelayanan. Karena bila guru di jadikan profesi, maka dia harus profesional dan dia harus dinilai dengan profit (uang). Moses jadikan guru adalah pelayanan yang harus dia pertanggung jawabkan kepada Allah sehingga mengejar untuk mereka adalah nilai keselamatan pribadi yang berdampak pada orang lain. Fasilitas belajar ada atau tidak untuk kelompok ini bukan ukuran. Kesetian, ketabahan,kejujuran,etika dan Moral menjadi ukuran keberhasilan pendidikan di tanah papua saat itu. Bukan ukuran kepentingan dan Politik seperti sekarang.

Dimana saat ini seorang guru bisa mendapat gaji hingga 7 juta dan yang sertifikasi 12 juta, bahkan ada gaji 13,gaji kekurangan dan sebaginya.Namun para guru mayoritas malas ke tempat tugas dengan berbagai alasan karena spirit pertanggung jawaban iman dia telah di musnahkan dengan sistim baru yang indonesia kembangkan. Kami temukan di kecamatan Yigi Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu. Guru datang ke tempat tugas hanya menjelang ujian sekolah. Itu juga guru menyuruh siapkan ayam satu ekor kepada sorang siswa agar bisa lulus dan jawaban sekolah di isi oleh guru buat siswanya karena di berikan ayam. Padahal di tahun 70 an tempat ini sudah berhasil meloloskan anak Sekolah dasar saat sekolah di kelola gereja. Pemerintah bukannya mendukung sekolah yang di kelola gereja namun mengelola kelemahan dari sekolah yang di kelola gereja untuk merusak kwantitas dan Kwalitas pendidikan dengan mendirikan sekolah Inpres dan negeri sebagai tandingan.

Dengan awalnya memberikan jatah pelayaanan yang dianggap cukup untuk saat itu. Dimana beras,gaji,kenaikan pangkat, lancar di urus melalui kantor Camat di Kecamatan. Dampak banyak guru dan murid pindah ke sekolah yang di anggap murah dan mudah ini. Namun lambat laun,sekolah baru yang mudah dan murah ini mempersulit mereka sehingga masa depan mereka tidak jelas. Sekolah Yayasan yang sejak dahulu di kelola oleh Gereja mati karena eksodus guru ke sekolah negeri. Sprit guru sebagai pelayan di ganti dengan menjadi pekerjaan guru sebagai Profesi (guru upahan) yang dinilai dengan harta benda. Sebenarnya tindakan ini, dampak dari ketakutan Indonesia akan Politik Papua Merdeka. Dimana pemerintah beranggapan bahwa,sekolah swasta ini memproduksi lulusan anti negara. Sekian.

Referendum Kanaki & Harapan Referendum West Papua

Yogyakarta, 5 April 2018
Demi Nawipa

Referendum Kanaki & Harapan Referendum West Papua Itu Tentu Berbeda.

***
Soal referendum itu kita harus tahu lebih dalam, sebab ia mempunyai keuntungan dan pula akan ada kerugian. Tetapi itu tergantung perjanjian antara kedua bangsa yang dijajah dan terjajah. Seperti Prancis dan Kanaki mereka lakukan itu sesuai perjanjian bersama sejak tahun 1988, setelah mereka (kanaki) daftarkan di C24 PBB (24 komisi dekolonisasi PBB). Dan, Itu sudah lama mereka terdaftar di PBB tetapi baru dilakukan referendum.

Sesuai perjanjian antara kedua bangsa dilakukan referendum dalam tiga tahap yaitu tanggal 4 november 2018 dilakukan itu tahap pertama, masih ada 2 kali lagi bagi Kanaki, katanya akan dilakukan tahun 2020 dan 2022.

Jadi, kita pahami bahwa, referendum itu secara umum ada tiga bentuk, yaitu : 1). Bentuk plebisit bertahap (pemilih hanya perwakilan dari suku asli, seperti pepera tahun 1969), 2). Bentuk fakultatif bertahap ( pemilih adalah penduduk pendatang dan penduduk asli, seperti kanaki lakukan ), 3). Bentuk Obligatori ( pemilih hanya dilakukan oleh penduduk asli tanpa dilibatkan orang non-asli).

Saya pikir PBB itu hanya menerima daftar dekolonisasi, menerima daftar anggota PBB setelah merdeka, dan hanya memantau dan mengawasi.

Kalau Kanaki lakukan referendum pada 4 november 2018 itu sesuai perjanjian bersama sejak tahun 1988 bersama negara penjajahnya (Perancis) sehingga aturan pemilihan referendum itu juga tentu dilakukan sesuai isi perjanjian bersama mereka.
***
Kalau kita Papua tidak pernah ada kesepakatan dengan Indonesia untuk lalukan referendum, bahkan kita masih berjuang untuk mau mendaftarkan diri ke agenda dekolonisasi PBB. Jadi, kita jangan analisa yang aneh-aneh. Walau panitia referendum yang dilakukan di Kanaki diduduki lebih dominan para penjajah, itu pun tentu punya aturan dalam perjanjian bersama sejak tahun 1988, dengan bentuk referendum fakultatif bertahap yaitu peserta pemilih adalah semua orang baik itu asli dan pendatang.

Jadi, kalau analisa saya untuk Papua, dialog berarti tentu itu pun akan dibicarakan perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan tertentu, seperti tindak lanjut dari perjanjian new York agreement dan perjanjian roma agreement.

Dan juga kita harus tahu terkait dialog berarti tidak memihak dan atau tidak merugikan satu pihak, tentu melalui dialog itu antara Indonesia dan Papua akan buat perjanjian dengan kesepakatan tertentu, yaitu tentu akan melahirkan referendum plebisit bertahap atau referendum fakultatif bertahap seperti kanaki punya.

Tetapi, untuk Papua harapkan tidak hanya melalui  dialog.  Ada cara lain yang kita perlu perjuangkan, yaitu minta pengakuan kepada Indonesia melalui PBB atau Minta Referendum ulang dengan cara referendum obligator (pemilih adalah penduduk asli). Tetapi, sebelum kesana, kita harus bersatu dan berjuang untuk mendaftarkan diri ke C24 PBB.

Kemudian jalan atau alternatif lain untuk Papua terjadi referendum bila orang asli Papua bersatu dan berjuang melalui jalan perjuangan "revolusi total di Papua" dengan cara mogok sipil setiap aktivitas pemerintahan kolonial, kegiatan kapitalisme, dan untuk mengusir militer dengan menggunakan kekuatan perang.
***

Kasus Nduga | Made Supriatma |

3 Desember 2018

Nduga: Mungkin Anda sudah membaca banyak berita ini. Televisi menyiarkannya terus menerus. Komentator sudah memberikan komentar tiada henti. Analis dan pakar juga menganalisa dari segala macam sudut. 

Seringkali, dalam situasi seperti ini, ada narasi yang tidak terdengar. Dan juga tidak mau didengar. 

Dalam kasus yang sering kita tidak dengar adalah suara dari Papua sendiri. Bagaimanakah orang Papua menarasikan peristiwa pahit seperti pembunuhan di Nduga ini? 

Saya tidak menyuruh Anda untuk menyetujui pandangan ini. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kita memerlukan penyelidik yang benar-benar independen untuk mengetahui apa yang terjadi. Kita membutuhkan ahli-ahli forensik dan para penegak hukum yang obyektif. 

Namun berapa kali kejadian seperti ini, hasilnya malah menambah kebingungan. Lagipula, banyak temuan tidak ditindaklanjuti. Apa yang terjadi dengan temuan tim pencari fakta kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, misalnya? Jika di Indonesia saja kita tidak mampu, apalagi di Papua. 

Tulisan di bawah ini ditulis oleh seorang insinyur. Dia orang asli Papua. Dia juga menyandang magsiter teknik dan lama bekerja di Dinas PU di Papua. 

Argumen tulisan ini sederhana saja. Peristiwa Nduga terjadi akibat militerisasi di daerah pegunungan Meepago dan Lapago. Dulunya, penduduk disini sangat dekat dengan orang Amber, pendatang menurut bahasa setempat. Namun, kehadiran militer (baik tentara maupun polisi -- Brimob sesungguhnya adalah pasukan infrantri) mengacaukan situasi. 

Salah satu akibat terburuk dari militerisme adalah bagaimana dia menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Karena kepentingan intelijen, militer mulai menyaru menjadi apa saja -- guru, buruh, pedagang keliling, dst. Disini permusuhan muncul. 

Belum lagi, jika intelijen militer melakukan penggalangan dan perang psikologis. Kalau saja Anda belajar akan apa yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1967, Anda akan tahu bagaimana brutalnya operasi intelijen. 

Untuk memisahkan gerilyawan PGRS/Paraku dari orang Cina dan Dayak yang sering memberi mereka makan, maka militer membunuh beberapa Temenggung Dayak, memotong kelaminnya, memasukkan ke mulutnya, dan menulis aksara Cina di tubuh para pemuka Dayak itu. 

Hasilnya? Sebuah epiose sejarah yang paling menyakitkan (dan tidak pernah diceritakan!) terjadi. Orang Dayak marah dan mengusir puluhan ribu orang Cina dari pedalaman.

Tragedi kemanusiaan ini tidak pernah dibicarakan. Namun, akibatnya ditanggung sampai sekarang. Yang lebih penting lagi, pola operasi itu menjadi pakem (playbook) operasi anti-gerilya. 

Saya tidak menceritakan ini tanpa dasar. Mantan Panglima Kodam Tanjungpura, Mayjen TNI Soemadi, menulis sebuah buku dan menceritakan operasi itu, yang dia namakan "Psy-War." 

Jika Anda meneruskan membaca tulisan di bawah ini, perlakukanlah tulisan ini sebagai satu narasi. Anda boleh mempercayainya. Boleh juga tidak. Namun, narasi seperti ini mungkin akan membantu Anda untuk melihat masalah dengan lebih jernih. 

---

Penembakan yg Ironis di Nduga, Papua 

Tidak mungkin OPM menembak buruh bangunan sampai 30 an org.Pasti ada ceritanya. Sejak thn 1970an Rakyat terpencil di Papua ataupun TPN OPM membutuhkan guru ataupun tukang non Papua. Sudah terbukti puluhan tahun guru2 dan tukang dr Toraja, flores, ambon, batak dan jawa hidup aman di pegunungan Meepago sampai Lapago di sana. Para petugas non Papua ini sejak thn 1970 biasa jln kaki sendirian dr pos2 ke wamena atau ke mulia, ilaga dan enaro dgn aman2 sj, malahan terkadang mrk dpt oleh2 dr org kampung. Jasa2 mereka tiada duanya. Banyak org gunung sukses krn guru2 biak, serui, ambon, flores, toraja, jawa, batak dll. Tak bisa dipungkiri akan hal itu. Hidup seperti kaka beradik, ale rasa beta rasa. Kepada mereka jangankan tembak, bermusuhan sj rasanya tdk mungkin.

Tapi semua itu berubah di akhir tahun 2000an, berubah ketika ada kehadiran Aparat Keamanan bersenjata di daerah gunung. Org amber yg duluhnya dipandang sbg Sang guru oleh org gunung justru digugurkan oleh saudaranya Aparat kemanan brutal yg datang belakangan ke gunung. Aparat dtg terasa menghancurkan pandangan org gunung yg polos terhadap org amber yg duluhnya dipandang sebagai sang guru dan sang pembuka cakrawala. Tentara dtg seakan hancurkan hubungan baik dgn amber yg lama terbangun itu.

Cerita Nduga lain lagi.. selain Aparat dinilai brutal, akhir2 ini TNi mulai menjadi kontraktor pembangunan jalan trans Papua di sana. Pembangunan Jln ke Nduga dgn alasan keamanan dikerjakan oleh aparat TNI. Memang bnyak juga kontraktor biasa tp krn tdk merakyat ada yg akhirnya juga gunakan tenaga aparat keamanan sebagai pekerja atau pengamanan di lapangan. Dlm keadaan ini jelas OPM sulit bedakan mana buruh benaran dan mana tentara yg menyamar sebagai buruh. Rakyat memamg sdh lama trauma dgn org yg namanya tentara dan aparat bersenjata. Ketika rakyat makin cerdas, juga memoria passionis menumpuk di alam bawa sadar. Jangankan ada org non Papua yg foto ke arah rakyat, dipandang lama2 saja dikira org itu aparat yg menyamar atau tukang yg jadi mata2 TNI. Muncul was2, Pasti hasil dr mata2 itu, Kemudian TNI akan segera datang serang.

Efek dari penyamaran seperti ini, rakyat yg sering dpt operasi militer mudah curiga dan was2. Curiga bukan ke TNI/POLRi sj tp juga ke guru2, tukang dan PNS non Papua di daerah pemekaran. Golongan abdi masyarakat yg duluhnya aman2 sj kini jadi was2 dan mudah dicurigai sbg kaki tangan Aparat.

Kehadiran Tentara seolah merampas keamanan hakiki yg pernah ada di hutan belantara Papua. Solusi yg terbaik bukanlah kejar KKB atau OPM tp Sebaiknya tentara angkat kaki dari nduga, biarkan guru, tukang2 dan mantri non Papua berkeja seperti sedia kalah. Nduga akan aman tanpa tentara.

Selanjutanya aparat keamanan berhenti jd kontraktor atau jaga2 di proyek. Nanti banyak yg salah sangka. Yg tukang nanti dikira tentara, apakagi tukang yg baru tiba dan blm paham sikon masyarakat. Mrk bisa jadi korban mati bodok2. Kita mau Papua ini tanah damai. Allah akan selalu beri Rejeki yg lebih tanpa hrs jd kontraktor. Kembalilah ke habitatnya.

Awi jr, negeri yali, 4 des 2018.

KOLONIAL PRIMITIF

Oleh : Made Supriatma
1 December at 12:39

Kolonialisme Primitif: Papua tidak pernah ikut dalam arus nasionalisme Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Papua tidak ada disana. Ketika para elit Indonesia, dengan arahan dan bimbingan dari Jepang, mempersiapkan kemerdekaannya pun Papua tidak ada disana.

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang membahas batas-batas wilayah calon negara Indonesia. Dimanakah wilayah negara yang nantinya disebut Indonesia itu?

Dalam episode sejarah yang tidak pernah diajarkan kepada generasi tua dan muda Indonesia ini berlangsung perdebatan hangat antara Muhamad Yamin, Sukarno, dan Muhammad Hatta.

Sukarno mengatakan bawah Indonesia adalah semua wilayah kepulauan antara dua benua dan dua samudra. Tentu maksudnya wilayah kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia; dan Samudra Hindia dan Pasifik.

Yamin adalah yang paling ambisius. Dia mengatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah kekuasaan Majapahit -- dari semenanjung Malaya hingga ke Papua. Papua harus masuk ke wilayah Indonesia untuk menghormati perjuangan para 'nasionalis' (kebanyakan yang dibuang kesana adalah kaum Komunis yang memberontak pada tahun 1926) yang dibuang ke Boven Digul, dekat Merauke, di Papua. Yamin mengusulkan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, Timor Portugis dan Papua.

Sementara Hatta, satu-satunya diantara ketiganya yang pernah sebentar dibuang ke Digul, lebih berhati-hati. Hatta tidak setuju dengan Yamin. Untuk Hatta, Papua adalah sebuah bangsa tersendiri.

Saya mendapati kutipan pendapat Hatta dari makalah Dr. Richard Chauvel. Hatta mengakui bahwa Papua adalah bangsa Melanesia. Oleh karena itu, dia mempertanyakan, jika orang Melanesia dimasukkan ke dalam Indonesia, bagaimana dengan orang Melanesia lainnya? Akankah wilayah Indonesia sampa ke Kepulauan Salomon? Apakah kita mampu mengelola wialyah yang sedemikian luas? Apakah kita tidak akan menjadi negara yang imperialistik?

Hatta melanjutkan, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan Papua, kita serahkan kepada orang Papua saja. Saya mengakui bahwa orang Papua juga punya hak untuk menjadi orang merdeka, tapi orang Indonesia untuk beberapa waktu, untuk beberapa dekade ke depan, tidak punya kemampuan dan kekayaan untuk mengajari orang-orang Papua sehingga mereka menjadi manusia merdeka." (Catatan: Naskah risalah sidang BPUPKI tidak ada pada saya saat ini. Saya memakai versi Dr. Chauvel).

Suara Hatta adalah suara minoritas. Mereka yang berkumpul di BPUPKI lebih menerima idenya Yamin dan Sukarno tentang Indonesia Raya -- 39 dari 66 anggota BPUPKI mendukung. Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, bekas penjajahnya.

Namun kita tahu, sesudah Konperensi Meja Bundar, Papua tetap dibawah Belanda. Baru pada tahun 1962, Presiden Kennedy, karena takut Indonesia jatuh ke tangan Komunis, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan New York Agreement. Disana ditetapkan bahwa untuk sementara Indonesia akan mengurus Papua secara administratif. Kemudian akan ada Penentuan Pendapat Rakyat untuk menentukan apakah Papua akan menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia.

Sesudah PD II, Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua. Belanda juga mulai menciptakan elit-elit Papua. Ide awalnya, wilayah ini akan dipakai untuk menampung orang-orang Indo-Eurasian (peranakan Belanda dan pribumi) yang tidak mau pindah ke Nederland. Kebijakan yang sama mereka lakukan di Afrika Selatan.

Dari sinilah sesungguhnya nasionalsme Papua terbangun. Persis seperti nasionalisme Indonesia. Ia mula dari golongan terdidik.

Perpindahan administrasi ke Indonesia membawa akibat buruk bagi orang Papua. Indonesia sesungguhnya tidak mampu mengelolanya. Ekonomi Indonesia mulai morat-marit pada tahun 1960an. Tentara yang dikirim kesana, karena kesulitan ekonomi di negaranya sendiri, menjadi penjarah. Mereka mengangkuti apa saja yang bisa diangkut.

Memoar Jusuf Wanandi, "Shades of Grey" menceritakan itu semua. Bahkan kabel telpon pun diangkut, diambl tembaganya untuk dijual. Wanandi kesana pada tahun 1967 dan mendapati kelaparan hebat. "Tidak heran kalau orang Papua amat membenci kita," demikian tulisnya. Dia meminta dana untuk mengimpor bahan makanan ke Papua. Suharto menyuruhnya untuk mengambil US$17 juta dari dana yang dia simpan di sebuah bank di Singapore.

Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan pada tahun 1969. Hanya 1025 orang yang 'dipilih' untuk mengikuti Pepera ini. Pemerintah Orde Baru berkilah, dan diamini oleh PBB yang sudah lelah dengan masalah ini, bahwa 'musyawarah dan mufakat' lebih diutamakan ketimbang sebuah referendum langsung. Kita tahu, mekanisme yang sama menghasilkan Suharto yang memerintah selama 32 tahun. Pepera dilakukan lewat tipu daya dan todongan senjata.

Karena proses yang penuh dengan kecurangan dan tipu daya ini, tidak terlalu mengherankan bila persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Ia berbiak. Generasi yang lebih baru tidak akan pernah lupa apa yang dialami oleh orang tua mereka di jaman operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan itu memang bisa ditutupi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun tidak bisa hilang dari ingatan orang Papua.

Bangsa Papua adalah bangsa paling malang di dunia ini. Terlalu sering mereka dianggap sebagai bangsa 'primitif.' Mereka dianggap tidak cakap mengurus diri sendiri. Mereka tidak pernah diajak bicara mengenai nasib mereka sendiri. Semuanya ditentukan oleh pihak luar.

New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata.

Imajinasi orang Indonesia terhadap Papua pun mewarisi imajinasi Yamin dan Sukarno yang imperialistik itu. Imajinasinya adalah imajinasi wilayah, bukan imajinasi tentang rasa persaudaraan sesama bangsa.

Orang Indonesia selalu merasa bahwa kekayaan alam mereka di Papua dirampas oleh pihak asing. Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli dengan nasib orang Papua.

Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri.

Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini.

Kini, ketika pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua. Itu semua untuk konsumsi publik di Indonesia. Tidak pernah terdengar suara langsung dari Papua. Tanyakanlah kepada orang Papua, mengapa Anda tidak berterima kasih untuk semua infrastruktur yang Anda dapat? Jawabnya seringkali, "Itu untuk kitong kapa? Itu dong pu jalan tho?"

Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, maka saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari "Kolonialisme Primitif" yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan.

Tujuan hadirnya aparat kolonial disana adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun disana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan. Aparat-aparat kolonial -- sama seperti pada waktu masa kolonial Belanda -- membutuhkan kerjasama dari para komprador -- orang-orang Papua yang mau bekerjasama. Sama seperti di jaman kolonialisme Belanda, tugas aparat Indonesia adalah mengawasi para komprador ini.

Ironisnya adalah ditengah-tengah konstruksi primirtif yang diterapkan terhadap orang Papua, justru yang sangat primitif adalah kolonialisme di Papua.

Kita belum bicara soal bendera. Di Papua, resikonya untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah kematian. Besok, tanggal 2 Desember, kita akan melihat orang-orang Indonesia mengibarkan bendera yang bukan bendera negara ini. Kita akan melihat betapa tolerannya aparat negara ini kepada mereka. Mengapa boleh?

Tidak salah kalau orang Papua merasa kami bukan orang Indonesia.