Tak Ada Jaminan Hidup Bagi Orang Papua Dalam Bingkai NKRI

Kehadiran eksploitasioan Freeport telah banyak memberikan dampak buruk bagi Rakyat West Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang berhubungan langsung dengan dampak dari limbah, kerusakan alam, juga mengakibarkan kondisi kesehatan yang buruk dan konflik-konflik horizontal yang dimenajemenkan oleh aparatur negara/sekuriti perusahaan. Keberadaan sosial suku Amungme dan Kamoro, hal yang sama juga di hadapi oleh masyarakat yang berada di daerah dimana perusahaan nasional dan multi nasional berada, dan wilayah strategis kepentingan kapital negara dan borjuasi; Infrastruktur jalan, pembangunan kota, dan sebagainya. Hal ini mencerminkan keberadaan sosial yang sangat krusial dan memprihatinkan. Mencerminkan Hak hidup orang Papua yang sangat tidak dihargai. 

Hal mengesampingkan dan tidak menghargai hak hidup orang Papua, ini bukan saja baru terjadi. Catatan terpenting Papua diduduki rezim kolonial Indonesia demi mengamankan komoditi bahan mentah produksi manufaktur; komoditi kapital; kepentingan ekonomi politik negera-negara kapitalis tentunya. Salah satunya, yang kita kenal saat ini adalah perusahaan raksasa dunia, milik imperialis Amerika Serikat.

Freeport sudah beroperasi di West Papua 1963 secara ilegal. Sehingga invasi 1962 setelah Komando Trikora memerintahkan untuk menduduki West Papua dengan dalih wilayah jajahan hindia belanda. Ekspansi Indonesia dengan cara militeristik membuka jalan mengamankan akses kepentingan AS dan Indonesia di West Papua itu. selanjutnya, terjadi pembataian, pembunuhan terhadap orang-orang papua oleh militer Indonesia melalui operasi-operasi militeristik yang di gancarkan; juga diiringi dengan terjadinya pembantaian orang-orang Indonesia di Jawa pasca 1965-1966—mereka adalah kaum yang anti terhadap Imperialisme. Rejim kekuasaan (Indonesia) berpindah tangan Soeharto, Undang-Undang Modal Asing diterbitkan sehingga Freeport yang illegal itu, pada 7 April 1969 sah memiliki dasar legal konstitusi Indonesia. Kedatipun status politik west papua masih menjadi perdebatan, dan orang-orang Papua tak pernah dilibatkan dalam perdebatan-perdebatan hingga kesepakatan-kesepakatan itu. Itu lah politik rasisme yang digunakan oleh Amerika dan Indonesia untuk meloloskan kepentingan kekuasaannya diatas tanah Papua, dan jaminan kekuatan militer di Papua untuk langgengi akses modalnya.

Kini, 51 tahun usia Freeport mengkeruk emas, tembaga, tima, batu bara, mineral di west Papua. Sekian tahun telah berlalu, Freeport hanya memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup bagi bangsa West Papua. Dampaknya tidak hanya datang dari kerusahkan lingkungan saja. Tapi penjajahan yang masih masif dilakukan oleh aparatur (Negara) Ideologis: Hukum dan Pengadilan, UU dan Parlementer, Pendidikan dan Budaya; dan juga oleh aparatur reaksioner: Militer organik maunpun non Organik. Penjajahan itu terjadi beriringan dengan pendudukan PT.FI di West Papua.

Dari Rezim Soekarno-Hatta hingga Jokowi-Jusuf Kala, tak ada bedanya. Kehadiran Sistim Negara Kolonial Indonesia (baca: Indonesia) di tanah Papua terus memperbaharusi tatanan penjajahan, dan cara-cara pendekatan sosial Papua yang sangat meperbudak secara halus. Kebijakan-kebijakan rezim dari periode ke periode lain orintasinya sama harta dan kekuasaan pribadi. 

Rezim Soeharta yang berwajah otoriter dan selalu mendekati rakyat dengan tangan besi itu telah berhasil melancarkan berbagai rangkaian operas-operasi militer, yang dimulai sejak Operasi Trikora (1961) yang dikomandoi oleh Soeharta—dan setelah kekuasaan jatuh ke tangannya—hingga 1998, tragedi Biak Berdarah disertai penangkapan tokoh-tokoh politik, Pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan banyak macam khasus yang hingga sampai saat ini belum diungkapkan.
Selanjutnya, Rejim Gurdur. Walau singkat Ia menjabat di kursi kepemimpinan Negara Indonesia, tetap Ia melahirkan prodak penjajahan, yang bernama Otonomi Khusus (Baca: Otsus) untuk West Papua. Diberikan Otsus dengan label separatis dan menjaga eksistensi kesatuan Negara yang—katanya—plural ini. Dampak dari Otsus, terjadi pemekaran Provinci Papua dan Papua Barat (2004). Disusul lagi dengan pemekaran Kabupaten baru, Kecamatan baru, Desa hingga RT, RW yang sebetulnya adalah tidak memenuhi syarat jumlah orang papua yang siap menduduki. Maka strategi selanjutnya adalah diberlakukan trasmingrasi besar-besaran ke West Papua untuk menduduki di setiap pemekaran dan untuk menguasai tanah-tanah kosong, juga untuk kemudian yang terjadi hari ini adalah buruh-buruh sawit, buruh perusahaan minyak di Sorong, Gas di Bintuni dan Freeport hingga pasar, usaha-usaha Ekomoni miko dan makro dikuasai oleh orang-orang transmigrasi.

Setiap sektor kehidupan didominasi oleh orang-orang transmigrasi yang sebetulnya mereka diusir dari Pulau luar Papua untuk kepentingan investasi dan menguasai tanah-tanahnya. Mereka dikirim ke Papua atas nama Ideologi NKRI harga mati, dan mengembalikan Papua ke Ibu Pertiwi. Maka kuasai lah semua lini sektor kehidupan. Orang Papua hanya menjadi penonton diatas tanahnya sendiri, akibat, salah satunya adalah tidak diberdayakan, atau tidak diberikan kesempatan mengekpresikan kepapuaan.

Indonesia menguasai di West Papua tidak hanya dengan tindakan fisik, tetapi juga hegemoninya. Suprastruktur Negara Indonesia dibangun di Papua untuk mengindonesiakan orang-orang Papua. Mulai dari penerapan kurikulum pendidikan di West Papua, tentu Jawa Sentris. Diatas itu propagandan Hegemoni kolonialisme tuannya Imperialisme sangat masif dilakukan—bentuklah kesadaran sosial oleh hegemoni dan suprastruktur Negara. Indonesia membangun perkembangan generasi Papua ini justru jauh dari alam yang seharusnya mereka berdialektika. Itu yang disebut Program Gusdur yang menolak Refremdum. Otonomi Khusus lah menjadi jawaban (penyelesaian), bagi Gusdur, untuk persoalan Anesasi West Papua.

Dampak dari Otomoni khusus, tanpa memberdayakan orang Papua dalam hal pengetahuan dan ketrampilan, dibanjirkan lah Uang dalam Prodak PNPM Mandiri, RESPEK, 1 Miliyar Dana Pembangunan Desa; dan Beras ke pelosok perkampungan dalam prodak JPS, BULOG. Hingga sampai saat ini, rakyat West Papua dibuat ketergantungan diatas negerinya sendiri.

Pada Rezim Susilo Bambang Yodoyono dan Boediono—pendekatan yang dilakukan pada rakyat West Papua adalah pertama barbarisme. Dibuka pengiriman minuman keras ke Papua, berlabel khusus untuk Irian Jaya. Diberdagang secara terbuka dan legal, bebas konsumsi bagi siapa pun. Dibuka Postitusi dimana-mana secara legal. Dan kesimpulannya, hancurlah sudah generasi West Papua. Kemudian meningkat pula penderita Virus/penyakit HIV/AIDS di West Papua. Angka kematian meingkat drastis, menurut setiap data statistik. Dipropaganda kebudayaan orang Papua adalah “mabuk” (mengonsumsi minuman keras). Lalu pendekatan aparatur kepada para pemabuk dilakukan dengan cara menghakimi, pengejaran, penangkapan, dan trakhir hanya ada di dua tempat bagi mereka: kuburan atau penjarah.

Kemudian, pada periode Rezim Jokowi Dodo dan Jusuf kala—rezim yang diagung-agungkan oleh publik tentang Jokowi yang dermawan, Jokowi yang merakyat dan penduli terhadap keberadaan sosial yang sangat prihatin, adalah omongan yang penuh tipu. Dibalik semua itu, banyak pertumpahan darah yang terjadi di West Papua. Tak ada bedanya dengan rezim-rezim sebelumya. Lebih kejam dari Rezim Sorharto dan Gusdur.

Dibuka bebas berinvestasi di West Papua, tanah Papua diduduki Sawit dimana-mana. Perusahaan masuk menduduki seluruh dataran wilayah West Papua dan menggeserkan, lalu mengasingkan orang-orang West Papua dari buminya. Membangun infrastruktur dan pembangunan kota untuk kepentingan akses hasil eksploitasian untuk dibawa pergi keluar Papua. Rakyat Papua hanya mendapatkan tangisan, pembunuhan, penangkapan, pemerkosaan, intimidasi, diskriminasi, dan tindakan-tindakan militeristik dan rasialisme.
Atas sifat Indonesia yang menunjukan sikap superioer, dan menjajah di west Papua, telah membuktikan bahwasannya populasi orang Papua hanya 42,24% : 1.961.000 juta jiwa orang papua dari keseluruhan manusia yang ada di Papua: 4.642.000  juta jiwa. Sisahnya: 2.681.000 (57,76%) Juta jiwa adalah aparat militer dan non Papua (Hasil Penelitian International Coalition for Papua : 2015. Hal 80). Kemudian dari Jumlah populasi orang Papua diatas, sebanyak 7.146 orang terkena virus HIV Positif dan yang penderita AIDS: 78,292 orang Papua (Data Laporan Kementerian RI: 2016). Dan untuk mereka (penderita) tidak ada obat penyembuh bagi penderita. Rumah sakit tidak ada di pelosok perkampungan. Diperkotaan yang ada rumah sakit, tapi tak ada sarana prasarana karena dokter buka tempat praktek dan apotik pribadi untuk memupuk kapial.

Hal lain adalah, aspirasi rakyat west Papua untuk menentukan nasip sendiri bagi orang Papua—yang juga menjadi tanggungjawab Konstitusi Indonesia itu—hakikadnya adalah mencari kondisi objektif yang baru dari realitas ditas ini: Bebbas dari slow Genosida; dari penjajahan; dari pengrusakan dan pengerukan sumber hidup manusia Papua

Kendati realitasnya demikian, orang-orang West Papua diharuskan (dipaksakan) untuk menuruti kemauan Indonesia. Program Keluarga Berencana (KB) dikampanye ke Pelosok-pelosok, lewat panggung gereja-gereja, sekolah-sekolah, balai-balai kesehatan Masyarakat. Hal itu diharuskan dengan dalil mengurangi derasnya angka kelahiran penduduk Indonesia. Hal lain adalah Tanah adat dirampas dengan dalil tanah milik negara. Untuk memudahkan—legalisasi—transaksi tanah, Indonesia menerapkan tanah sertifikasi di West Papua. Itu yang terjadi di West Papua. Indonesia menanamkan (menyebarluaskan) budaya, Ideologi, filsafat, ide, nilai, dan norma lewat Ilmu Pengetahun, lalu disebarluaskan ke seluruh tempat dimana orang papua mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Mereka menyuntik ajaran-ajaran mistis lewat propaganda-propaganda untuk mengontrok fikiran masyarakat dengan hegemoninya.

Kemudian, karena atas kampanye pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua yang mendunia atas tindakan kolonialis Indonesia, stigma separatisme, makar, teorisme—setelah dunia Internasional mengakui Terorisme dan separatisme adalah musuh Negara dan Dunia Internasional—menjadi dalil perlakuan Indonesia terhadap orang-orang West Papua. Gerakan perlawanan rakyat, diterima dengan moncong senjatah. Hal itu, menurut saya, tidak hanya sebatas meredam gerakan rakyat. Sebab tindakan represi terhadap gerakan rakyat, itu sering memakan korban. Selain itu juga, kejadian-kejadian serupa kanibal pun terjadi di West Papua. Masifnya pembunuhan terhadap manusia Papua pada malam hari. Sering ditemukan dimana-mana tubuh manusia Papua dalam kondisi tak bernyawa.

Kini, Indonesia mengupayakan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Negara melalui aparaturnya. Maka bentuklah gerakan-gerakan sosial yang kontak terhadap gerakan rakyat Papua Barat. Konfilk-konfilk hisrisontal pun terus terjadi dan memakan korban dalam jumlah yang banyak. Kemudiaan berkembangnya gerakan-gerakan fumdamentalis Kristen dan ormas reaksioner di West Papua: Barisan Merah Putih, Pemuda Pancasila, Pemuda Adat Papua Indonesia, dan banyak unsur kelompok reaksioner yang sebetulnya, motif tindakan mereka adalah sangat reaksioner dan sangat kontra terhadap Persoalan Kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Rakyat Barat. Kaum reaksioer yang rasis itu lahir dari gagasan-gagasan Militerisme. Militerisme sendiri punya hubungan langsung dengan kolonialisme di West Papua. Dan tindakan kolonisasi itu dilakukan oleh kapitalis Internasonal dan kapitalis birokrat yang memegang kendali bangunan Suprastruktur Negara. 

Bermunculan kelompok reaksioner ini sejalan tindakan militeristiknya serta setiap kebijakan program Jakarta di Papua yang mengikuti irama penjajahan dan terhadap gerakan West Papua yang sedang berapi-api memperjuangkan Hak Penentuan Nasip Sendiri bagi Bangsa West Papua, yang dalilnya adalah bebas dari kolonisasi Indonesia dan cengkraman Imperialisme Global. Sebab keberadaan sosial didalam kerangka NKRI tidak menjamin Hak Asasi Manusia Papua, dan justru membukan keran pemusnahan bagi ras Papua, ekologi, serta pengancuran alam Papua.